 |
| Suasana Pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Jaksa Agung, Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka. (13/ 1/2025) |
PELiTAKOTA.com|JAKARTA, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka pada Senin (13/1/2025).
Adapun pertemuan yang diadakan tersebut berlangsung tertutup untuk membahas beberapa persoalan bangsa dan untuk fokuskan pada penguatan upaya penegakan hukum, terutama dalam memberantas praktik korupsi di sektor perizinan.
Di kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti permasalahan perizinan ilegal yang sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Menurutnya, selama ini praktik tersebut telah merugikan negara secara signifikan.
“Perizinan yang tidak sah adalah celah yang merusak integritas pelayanan publik dan berpotensi menghambat pembangunan. Oleh karena itu, penindakan tegas dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas,” tegas Presiden.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada jajaran kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik-praktik perizinan ilegal. Ia juga meminta kejaksaan untuk memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintahan guna memastikan seluruh proses perizinan berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain mempercepat penindakan, Presiden juga menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perizinan. Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Pertemuan yang terlaksana itu diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya serius pemerintah untuk menutup celah korupsi di sektor perizinan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi birokrasi, termasuk di bidang penegakan hukum, adalah bagian dari prioritas utama pemerintahannya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
"Kita harus memiliki sistem pengawasan yang kuat agar tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien,” tegas Prabowo. (*)
