 |
| Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. |
Acara Tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Teddy Jun Askara, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Sahat Sianturi, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepri, Perwakilan Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Riau, serta para Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau.
Perubahan RPJMD ini di dukung penuh oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dengan sejumlah catatan dan masukan yang di berikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak.
“Memperhatikan realisasi perencanaan pembangunan yang dalam prakteknya tidak semua sesuai dengan yang direncanakan, namun terdapat perencanaan yang mengalami perubahan, sehingga terhadap perubahan ini perlu dilakukan penyesuaian, sebagaimana saran dan masukan yang dua tahun terkahir ini menjadi rekomendasi DPRD dalam merespon Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur,” Ungkap Jumaga Nadeak.
Lebih lanjut di sampaikan, DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendukung dilakukannya perubahan RPJMD Provinsi Kepri tahun 2021-2026.
“Mengingat Periode RPJMD Tahun ini adalah periode terakhir dalam RPJPD, maka lakukanlah perubahan secara komprehensif dan efektif. Perencanaan yang disusun akan sesuai dengan kemampuan, potensi, peluang yang ada dan outputnya mampu memjawab permasalahan. Sehingga, akan mengerucut dalam mencapai terwujudnya visi Provinsi Kepulauan Riau terwujdunya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya,” tutupnya Jumaga.
Dalam Musrenbang ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto juga menyampaikan temuan keluhan masyarakat dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau.
“Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau ada kegiatan reses atau menampung aspirasi masyarakat, dan dalam dua tahun ini, yang saya dapati di tengah masyarakat masih kesulitan mendapat akses pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lainnya, meski kita tau sudah ada beasiswa,” ungkapnya.
Selain itu, Bobby Jayanto menyampaikan sejumlah permasalahan lain seperti masalah air bersih di Kota Tanjungpinang, serta pelayanan kesehatan yang masih kurang layak dalam pelayanan.
“Mengenai air bersih masih menjadi permasalahan di Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, walaupun saat ini sedang dilakukan peremajaan pipa. Namun mata air perlu juga diperhatikan seperti di Sungai Pulai, DAS kawal dan Gesek,” ujarnya.
Tidak hanya itu, persoalan lapangan pekerjaan yang layak di Tanjungpinang juga sangat kurang. Ia pernah membuka lowongan pekerjaan untuk satu orang supir namun terdapat hingga 80 pelamar. Adv
